Terkait PPDB, Puji : YLPKP Melaporkan Dua SMAN Ke APH

Foto : Puji Iman Jakarsih SH

BULETIN TANGERANG.COM, TANGSEL- Dugaan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses PPDB tahun 2022, Yayasan Lembaga Konsumen Paragon melaporkan SMA 1 dan SMA 7 ke pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Selatan.

Kepala Seksie Intelijen Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Purkon Rohiyat, membenarkan bahwa pihak nya Kejari Tangsel menerima laporan (Lapdu) atas nama YLPKP.

“Benar ada laporan (Lapdu) dari YLPKP, perkiraan seminggu yang lalu, masuk pengaduan ke pada petugas pelayanan Kejaksaan Negri Tangsel,”ujar Pria, akrap disapa Purkon, yang sebelumnya menjabat Kasie Datun Kejari Cilegon saat ini menjabat Kasie Intelijen Kejaksaan Negeri Tangsel (Kamis 11/8/2022)

Sebelum nya Puji Iman Jakarsih SH didampingi tim advokasi GNRI Tangerang Selatan, Ketua Gerakan Nawacita Republik Indonesia (GNRI) Hilmy Asrory, SE.,SH.Jumat menuturkan bahwa pihak nya telah melakukan laporan resmi ke pihak Kejaksaan Negri Tangsel atas dugaan pelanggaran PPDB.

“Kami hanya melaporkan SMA 1 Ciputat dan SMA 7 Vila Melati Mas Serpong Utara, rumor PPDB bisa dilakukan hanya satu pintu dengan sistem titipan, “ungkap Puji Iman Jakarsih SH, Jumat (5/8/2022) kepada awak media.

Puji menegaskan, sejatinya APH (Aparat Penegak Hukum.red) dalam hal ini Kejari Tangsel, seyogyanya bertindak merespon cepat adanya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang terdebut yang sangat merugikan masyarakat ini,” ujar Puji.

Menurutnya, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Paragon pelaporan dilakukan berdasarkan banyaknya aduan masyarakat di lingkungan Tangsel, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang di kedua sekolah tersebut (SMA 1 dan SMA 7)

” Ya baru saja kami layangkan surat laporan bernomor : 012/YLKP/TGS/VIII/2021 tertanggal 5 Agustus 2022 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan,” cetus Puji

Ia berharap, agar kedua kepala sekolah SMA tersebut segeralah mendapatkan pemeriksaan terkait PPDB tahun 2022.

” YLPKP optimis penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2022 Diduga menjadi ajang bancakan sekolah dan kepala sekolah meraup keuntungan untuk kepentingan pribadi dan orang lain,” imbuhnya

Hingga keterangan pada berita ini diturunkan YLPKP dibantu tim àdvokasi tengah menyiapkan data – data dan dokumen bukti PPDB di SMAN 1 dan SMAN 7 Tangsel.

” Kita tunggu saja ya temen temen, agar tahun ini bisa menjadi contoh dan potret terburuk selama PPDB berlangsung di Kota peraih Kota Layak Anak tahun 2022 ini,” papar Puji Iman Jakarsih SH

“Kami akan terus melakukan upaya hukum jika dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan tidak merespon surat kami “ucap puji melalui keterangan tertulis nya.

Puji menjelaskan regulasi seputar PPDB Bahwa berdasarkan peraturan Gubernur Banten no.17 tahun 2021 tentang penerimaan peserta baru di SMAN dan SMKN provinsi Banten.

“Pasal 3 ” peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin PPDB berjalan secara non diskriminti, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan yang di arahkan untuk meningkatkan akses layanan dan mutu pendidikan, “Puji pun ucapkan Kritik, Hal ini sangat bertentangan dengan praktek di lapangan, khususnya di SMAN 1 dan SMAN 7 Kota Tangsel, ” tandas nya

Selain Pergub Banten lanjut Puji, Berdasarkan UU no 20 Tahun 2003 Tentang sisdikns 1) “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kedua (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna,” tandas nya

Sayangnya hingga berita ini lansir belum ada keterangan resmi dari Tabrani, selaku Kadindik Provinsi Banten.walau Beberapa kali wartawan mencoba menghubungi via selulernya namun belum direspon.

Catatan Redaksi : Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui pesan di Nomor WhatsApp : 081319330763.

Jurnalis : Buletintangerang.Com
Oleh.      : Rohman /Junaidi

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini