Ratusan pedagang pasar anyar melakukan Aksi unjuk rasa (demo) di Kantor PD Pasar Kota Tangerang. pada Kamis (29/2/2024)
Jurnalis : rohman
Redaktur : fadlun
BT Com, TANGERANG – Pada HUT ke-31 Kota Tangerang Rabu, (28/02/2024) Banyak kritik tajam dari masyarakat yang ditujukan kepada Nurdin selaku Pj Walikota Tangerang.
Wakil ketua paguyuban Pasar Anyar H Gupron menuding PJ Wali Kota tidak layak memimpin Pemerintah Kota Tangerang karena tidak peka atas penderitaan para pedagang pasar anyar.
“intinya pada kajian awal salah, pedagang tidak pernah diajak dalam kajian, Dipaksakan sepihak, ironis nya lagi PemKot, tidak ada anggaran pendampingan untuk relokasi.”ucap Gupron awali pembicaraan dengan Redaksi BT.COM atau Buletintangerang.com. pada Senin (4/3/2024)
Seharusnya, Ada kegembiraan masyarakat di HUT ke-31 Kota Tangerang, Namun pedagang kecewa karena PJ Wali Kota tidak akui jajaran nya yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda), dan PD Pasar gagal program.
“Kurang program, egosektoral dan pencitraan pada Hut Kota tahun ini, Padahal pedagang pasar anyar sedang sengsara, resah akibat proyek revitalisasi,” imbuh nya.
Menurut Gupron, Paguyupan pedagang bukan tanpa alasan lakukan penolakan dengan aksi Demo di Kantor PD Pasar Kota Tangerang pada Kamis (3/3/2024) beberapa hari lalu.
“Rencana Pemerintah, Relokasi Pedagang kering sebanyak 188 ke pasar Mambo lalu
Pedagang basah 321 ke Pasar Selatan yang
berbuntut Aksi Demo di Kantor PD Pasar Tangerang, di karenakan kios – kios yang disiapkan PemKot, saat hujan tergenang air, tidak layak untuk menyimpan barang dagagan berpotensi akan merugikan pedagang karena barang – barang dagangan bisa rusak,” ujar nya secara tegas.
Tokoh masyarakat dan Koordinator Aliansi LSM dan Aktivis Tangerang yakni tatang sago
menilai kebijakan jabatan untuk Relokasi pedagang Pasar Anyar Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang memiliki tugas, wewenang sama dengan kepala daerah definitif, termasuk hal fasilitas kerja yang seharus nya membawa etos kerja dari pusat ke Kota Tangerang.
“Selain kebijakan pelayanan dalam memenuhi harapan Warga Kota Tangerang PJ Wali Kota bisa dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Dalam setiap evaluasi tersebut, bisa saja diganti bila dinilai program pemerintah gagal dijalankan,” papar Adib senin (4/3/2024)
Selanjutnya, PJ Walikota dituntut Bertanggung jawab Mengatur tugas Sekda, SKPD, UKPD harus nya mampu membuat tugas prioritas,
“Mampukah PJ Wali Kota Berfikir analitis dan konseptual, punya solusi konflik, Bertindak persuasive, berkompromi untuk kepentingan pedagang pasar anyar, tentunya masyarakat Kota Tangerang,” tukas nya.
Selanjut nya, Pekerjaan rumah PJ Walikota mengutamakan pelayanan prima, perbaikan perilaku bawahan yang egosektoral alias ABS (Asal Bapak Senang)
“Pada HUT ke 31 Kota Tangerang perlu juga kita sampaikan PJ Walikota harus melakukan teguran keras ke jajaran, yang suka hambur anggaran tidak tepat sasaran, pencitraan padahal bukti kerja belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat,” usul nya.
Diakhir tatang berharap PJ Walikota jangan ikutan politik, kedepankan Kebersamaan, toleransi, sinergi dengan pihak paguyuban pedagang pasar anyar yang kini sedang susah dan resah atas nasif mereka yang terkena program proyek revitalisasi
“Relokasi pedagang pasar anyar kalau ada toleransi kemungkinan tidak ada hambatan, “Untuk itu, pihak Pemkot jangan egosektoral, ambisi kesombongan kekuasaan, yang digaji dari uang pajak masyarakat itu sendiri, lalu mengapa tidak saling memahami dalam hal kepentingan bersama antara Pemerintah dan Pedagang demi pembangunan ekonomi para pedagang pasar anyar pasca Pandemi,” tutur tatang sebagai penutup pendapat nya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman Belum dapat diminta keterangan terkait pertemuan nya dengan pihak Dirut PD Pasar atas Aksi Demo Pedagang Pasar anyar Kota Tangerang.
TANGERANG – Pada HUT ke-31 Kota Tangerang Rabu, (28/02/2024) Banyak kritik tajam dari masyarakat yang ditujukan kepada Nurdin selaku Pj Walikota Tangerang.
Wakil ketua paguyuban Pasar Anyar H Gupron menuding PJ Wali Kota tidak layak memimpin Pemerintah Kota Tangerang karena tidak peka atas penderitaan para pedagang pasar anyar.
“intinya pada kajian awal salah, pedagang tidak pernah diajak dalam kajian, Dipaksakan sepihak, ironis nya lagi PemKot, tidak ada anggaran pendampingan untuk relokasi.”ucap Gupron awali pembicaraan dengan Redaksi BT.COM atau Buletintangerang.com. pada Senin (4/3/2024)
Seharusnya, Ada kegembiraan masyarakat di HUT ke-31 Kota Tangerang, Namun pedagang kecewa karena PJ Wali Kota tidak akui jajaran nya yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda), dan PD Pasar gagal program.
“Kurang program, egosektoral dan pencitraan pada Hut Kota tahun ini, Padahal pedagang pasar anyar sedang sengsara, resah akibat proyek revitalisasi,” imbuh nya.
Menurut Gupron, Paguyupan pedagang bukan tanpa alasan lakukan penolakan dengan aksi Demo di Kantor PD Pasar Kota Tangerang pada Kamis (3/3/2024) beberapa hari lalu.
“Rencana Pemerintah, Relokasi Pedagang kering sebanyak 188 ke pasar Mambo lalu
Pedagang basah 321 ke Pasar Selatan yang
berbuntut Aksi Demo di Kantor PD Pasar Tangerang, di karenakan kios – kios yang disiapkan PemKot, saat hujan tergenang air, tidak layak untuk menyimpan barang dagagan berpotensi akan merugikan pedagang karena barang – barang dagangan bisa rusak,” ujar nya secara tegas.
Tokoh masyarakat dan Koordinator Aliansi LSM dan Aktivis Tangerang yakni tatang sago
menilai kebijakan jabatan untuk Relokasi pedagang Pasar Anyar Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang memiliki tugas, wewenang sama dengan kepala daerah definitif, termasuk hal fasilitas kerja yang seharus nya membawa etos kerja dari pusat ke Kota Tangerang.
“Selain kebijakan pelayanan dalam memenuhi harapan Warga Kota Tangerang PJ Wali Kota bisa dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Dalam setiap evaluasi tersebut, bisa saja diganti bila dinilai program pemerintah gagal dijalankan,” papar Adib senin (4/3/2024)
Selanjutnya, PJ Walikota dituntut Bertanggung jawab Mengatur tugas Sekda, SKPD, UKPD harus nya mampu membuat tugas prioritas,
“Mampukah PJ Wali Kota Berfikir analitis dan konseptual, punya solusi konflik, Bertindak persuasive, berkompromi untuk kepentingan pedagang pasar anyar, tentunya masyarakat Kota Tangerang,” tukas nya.
Selanjut nya, Pekerjaan rumah PJ Walikota mengutamakan pelayanan prima, perbaikan perilaku bawahan yang egosektoral alias ABS (Asal Bapak Senang)
“Pada HUT ke 31 Kota Tangerang perlu juga kita sampaikan PJ Walikota harus melakukan teguran keras ke jajaran, yang suka hambur anggaran tidak tepat sasaran, pencitraan padahal bukti kerja belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat,” usul nya.
Diakhir tatang berharap PJ Walikota jangan ikutan politik, kedepankan Kebersamaan, toleransi, sinergi dengan pihak paguyuban pedagang pasar anyar yang kini sedang susah dan resah atas nasif mereka yang terkena program proyek revitalisasi
“Relokasi pedagang pasar anyar kalau ada toleransi kemungkinan tidak ada hambatan, “Untuk itu, pihak Pemkot jangan egosektoral, ambisi kesombongan kekuasaan, yang digaji dari uang pajak masyarakat itu sendiri, lalu mengapa tidak saling memahami dalam hal kepentingan bersama antara Pemerintah dan Pedagang demi pembangunan ekonomi para pedagang pasar anyar pasca Pandemi,” tutur tatang sebagai penutup pendapat nya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman Belum dapat diminta keterangan terkait pertemuan nya dengan pihak Dirut PD Pasar atas Aksi Demo Pedagang Pasar anyar Kota Tangerang.
