Gubernur Banten Andra Soni (foto : hms)
BULETIN TANGERANG.COM – Provinsi Tanah Jawara, kondisi Penurunan drastis pendapatan daerah Banten akan membawa sejumlah dampak serius yang mengancam stabilitas fiskal, kualitas pelayanan publik, dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
Diketahui Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD Banten menyepakati arah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026. Terdapat penurunan pendapatan daerah 2026 dibandingkan tahun 2025.
Berdasarkan dokumen KUA-PPAS, dari total pendapatan daerah 2026 ditetapkan sebesar Rp 9,94 triliun. Yakni turun Rp 434,1 miliar dibanding pada 2025.
Rahman Faisal, Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Pamulang (UNPAM) mengatakan, Target Pendapatan Banten 2026 realistis, Mengingat Pemerintah Pusat masih giat melakukan efisiensi.
Ada beberapa catatan, Pertama, Pemda jangan “Gagal Fokus” Pendapatan turun jangan sampai kinerja Pemprov Banten menurun.
“Kedua, tutup celah anggaran yang kemungkinan dikorupsi. misalnya Pengadaan dan belanja Daerah harus super ketat diawasi, junto jangan “Gagal Fokus, “tukas Rahman alias bang Ichal pada kamis (13/11/2025)
Ketiga, penyerapan anggaran dan belanja dipercepat jangan diakhir tahun semua akan menumpuk. “Seperti yang telah dikemukakan Menteri Keuangan dimana daerah senang menyimpan anggaran atau uang daerah di Bank. dalam bentuk Deposito. Sudah benar anggaran daerah dibelanjakan agar roda ekonomi terus berputar, “paparnya
Keempat, fungsi pengawasan yang mendalam. Pendapatan harus segera terserap bahkan diawal tahun sudah dimulai.
“Kebiasaan Pagu Anggaran tahun berikut, selalu mundur sehingga belanja Daerah ikut mundur. susun rencana pendapatan dan belanja daerah sedetail, secepat mungkin agar menggerakan roda ekonomi daerah tepat sasaran, “ucap Ichal
Kelima, Anggaran sementara mencerminkan anggaran seharusnya jangan berubah drastis agar belanja daerah, tidak banyak berubah.
“Jika banyak berubah maka terdapat proses penyesuaian dan proses ini sangat memakan waktu sehingga belanja daerah berpotensi tidak maksimal dan lakukan pembayaran terhadap vendor atas pekerjaan yang telah tervalidasi dengan baik agar mereka juga mampu menjalankan giat usahanya,”ujarnya.
Terakhir adalah, keseimbangan antara Belanja dan Pendapatan. Artinya ada yang salah jika belanja lebih tinggi dari pendapatan.
“Karena itu Pemda harus mampu menyerap semua pendapatan yang dicanangkan, memaksimalkan, namun jangan jadikan Masyarakat, Pelaku usaha kecil yang sedang merintis dikenakan berbagai biaya dan pajak yang tinggi. Bukannya berkembang malah membuat usaha mereka gulung tikar, “tuturnya.
Sebaliknya, berikan mereka bantuan modal yang terukur agar mampu menyerap tenaga kerja, memiliki potensi ekonomi berkembang dan dapat memberikan sumbangsih atas pendapatannya ke Daerah.
“Ingat dan pastikan Jangan jadikan pelaku usaha kecil, rintisan (startup) menjadi “sapi perah” dengan dalil yang memberatkan dan mematikan usaha mereka,”pungkasnya.
Sementara, Gubernur Banten Andra Soni akui, target pendapatan daerah dilakukan secara moderat dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi nasional dan global.
“Kita menetapkan PAD dalam semangat moderat, artinya tidak terlalu optimistis tapi juga tidak pesimistis,” ujar Andra di Kota Serang, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, penurunan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, memengaruhi total pendapatan. Kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi Banten untuk memperkuat kemandirian fiskal.
“Alhamdulillah, kemandirian fiskal Banten masih di angka 70 persen dan tertinggi di Indonesia. harus kita manfaatkan. mengandalkan perhitungan sendiri, jangan berharap kepada sesuatu yang belum pasti, “katanya.
Andra menilai efisiensi menjadi kunci utama hadapi dinamika fiskal nasional. Ia meminta agar kebijakan pemerintah daerah bermanfaat untuk masyarakat.
“Kita harus lebih efisien dalam mengelola anggaran, lebih efektif dalam melaksanakan kegiatan, dan memastikan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, “ujarnya.
Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menyampaikan KUA-PPAS 2026 disusun dengan prinsip efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Tujuan kita, bagaimana anggaran yang kita miliki bisa dilaksanakan secara efisien, efektif, berdampak terhadap kehidupan masyarakat, “ucapnya.
Menurutnya, DPRD dan Pemprov Banten pandangan yang sama mempercepat pembangunan, di wilayah disparitas tinggi.
“Beberapa prioritas program salah satunya, pemerataan pembangunan, memperpendek jarak antara perkotaan dan perdesaan, “jelasnya.
Fahmi menambahkan, RAPBD 2026 akan tetap berpedoman pada visi-misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029, dengan konsistensi pada program prorakyat.
Program prioritas yang disepakati yakni pembangunan infrastruktur melalui Bang Andra Jalan Bangun Sejahtera, penguatan layanan pendidikan gratis di tingkat SMA, SMK, dan SLB.
“DPRD sepakat mempercepat pembangunan infrastruktur dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang saat ini mencapai 5,33 persen,” ucapnya.
Berdasarkan dokumen KUA-PPAS, total pendapatan daerah 2026 ditetapkan Rp 9,94 triliun.terdiri dari:
– Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 7,35 triliun (naik Rp 120 miliar)
– Kontribusi Pajak Daerah: Rp 6,86 triliun
– Pendapatan Transfer Pusat: Rp 2,58 triliun (turun Rp 554 miliar)
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp 10,0 triliun, turun Rp 365,5 miliar di tahun sebelumnya. Komposisi belanja terdiri atas:
– Belanja operasional Rp 6,99 triliun
– Belanja modal Rp 948,5 miliar
– Belanja transfer Rp 2,8 triliun
Fokus belanja diarahkan untuk peningkatan infrastruktur, layanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Surplus atau defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp 57 miliar, dengan pembiayaan neto berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan pembayaran pokok utang jatuh tempo.
Kesepakatan KUA-PPAS ini, Pemprov dan DPRD menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 mencapai 6 persen. Seiring meningkatnya daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Jurnalis : Rohman
editor : Edi
