BULETIN TANGERANG.Com,
Sepatan – Publikasi BantenNet.com perihal,dugaan pemotongan hak Ketua Rukun Tetangga (RT) dan RW (Rukun Warga) yang diindikasikan adanya Surat Pernyataaan dari RT dan RW di Desa Pasanggrahan selama kurun waktu 9 bulan pada tahun 2020 yang lalu.
“Berita BantenNet.com mengulas peristiwa pada 26 desember 2021 ternyata menimbulkan reaksi dari pihak-pihak yang mungkin saja tidak suka dengan publikasi itu, “ungkap Rusadin Ijam melalui riliis tertulis nya ( minggu 23/1/ 2022)
Menyikapi hal tersebut, Rusadin Ijam, Pimpinan Redaksi (Pemred)
BantenNet.com, mengaku telah mengadakan rapat koordinasi dengan biro hukum PT. Mahardika Multi Media yang menaungi media online itu, Minggu (23/01)
Usai rapat koordinasi di kantor redaksi, Rusadin Ijam mengatakan pihak nya akan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami akan sikapi sesuai hukum yang berlaku. Sementara ini telah kami diskusikan dengan biro hukum kami, “kata Pria yang akrap disapa Ladin itu kepada wartawan di Perumahan Viola Blok E 16 A, kel,Sepatan Kec, Sepatan.
“Sudah, kami diskusikan dengan biro hukum kami, antara lain Muhammad Guruh, S.H., Arief Destyanto, S.H., dan Abdul Ghofur, S.H. Selanjutnya bagaimana nanti petunjuk dari Biro Hukum, kalaupun ada indikasi tindakan intimidasi kepada pewarta kami, tentu akan kami upayakan langkah hukum selanjutnya, “ungkapnya.
Ditempat yang sama, Koordinator Tim Advokasi Abdul Ghofur, S.H. mengingatkan, bahwa Negara kita ini Negara Hukum, untuk itu sudah sepatutnya kita selesaikan sesuai ketentuan hukum, kendati upaya musyawarah masih terbuka kapan saja.
“Ini kan Negara Hukum, tentang Pers jelas sudah diatur dalam Undang Undang No.40 Tahun 1999. Di dalamnya sudah disiapkan instrumen hukum bagi pihak-pihak yang tidak suka dengan isi berita dari media atau wartawan. “Ada Hak Jawab dan Koreksi isi berita bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan,” tandasnya.(man/rls)
