Dituding KKN, Begini Kata Kabid Dinsos Kota Tangerang.

Buletintangerang.Com
KOTA TANGERANG – Mantan Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) yang kini menjabat sebagai Sekban di Kesbangpoll Pemkot Tangerang, H Casmat mengatakan, berkaitan pemeriksaan LHP BPK Banten terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejateraan Sosial Bagi Lansia Miskin dan Terlantar pada tahun 2020, Mohon maaf belum bisa komentar karena saya hanya menjabat 5 (lima) bulan di Dinsos Pemkot Tangerang.

“Silakan langsung ke pihak Dinsos
karena saya tidak memahami atas peristiwa itu,pasal nya saya hanya menjabat hanya 5 bulan menjadi Sekdis Dinsos Kota Tangerang, “Ucap Casmat Jum’at (18/2) melalui Telepone kepada awak media Buletintangerang.Com.

Ditempat terpisah, Kepala Bidang di Dinsos (Dinas Sosial) Kota Tangerang dr Feriyansyah memaparkan, Benar pihak nya yaitu Dinas Sosial pernah di periksa LHP BPK Banten terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejateraan Sosial Bagi Lansia Miskin dan Terlantar  tahun 2020

“Setelah uji lapangan dan klarifikasi serta dilakukan pendampingan oleh inspektorat kota tangerang, berdasarkan laporan kedua LHP BPK Banten “tidak ditemukan kerugian uang negara,” dan kami juga sudah menjalankan penyelidikan selama kurang lebih Empat (4) oleh APH (Aparat Penegak Hukum) karena ada tudingan dan laporan masyarakat terkait hal yang sama, kata Kabid yang akrap disapa Feri itu kepada awak media Buletintangerang.Com,
Jumat (18/2)

Ia menjelaskan, terkait pelaksana oleh pihak pelaksana / perusahaan juga tidak di cantumkan dalam daftar hitam karena tidak ada kesalahan dan/atau wanprestasi dalam proses pengadaan barang jasa pada kegiatan ini.

“Persoalan ini sudah selesai dan kami menjalankan penyelidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan tidak ada atau ditemukan kerugian uang pemerintah kemudian perusahaan juga tidak masuk daftar hitam karena tidak terjadi wanprestasi, kami taat hukum, melaksanakan sesuai prosedur dan tatakelola administrasi yang tercantum dalam perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah

feri berharap klarifikasi ini dapat memberikan kejelasan dan tidak ada tudingan lagi yang diarahkan ke Dinas Sosial,” tandas nya.

Pemberitaan Sebelum nya, H.M.Muchdi.AR.Ketua BPAN RI (Badan Penelitian Aset Negara Republik Indonesia ) DPC kota tangerang, menjelaskan,tugas Pokok dan Posisi (Tupoksi) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang, sebut saja Suli Rosadi, layak diganti atau mengundurkan diri secara terhormat tentu terlebih dahulu harus di proses hukum terkait dalam kasus Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejateraan Sosial Bagi Lansia Miskin dan Terlantar dengan anggaran senilai Rp.558.328.700, dan telah terealisasi senilai, Rp.409.920.157,(73.42%).

“Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh CV.PP dengan nilai kontrak Rp.404.107.460 dengan cara penunjukan langsung.di Pemkot Tangerang menjadi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2020,” Hal itu diungkapkan H.M.Muchdi.AR.Ketua BPAN RI (Badan Penelitian Aset Negara Republik Indonesia ) DPC kota tangerang, Kamis (17/2)

Muchdi menghimbau, Sudah saat nya dilakukan efek jera dan azas perubahan dijajaran Dinas Sosial.

“Penegakan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negri Sipil (PNS) juga harus ditegakkan oleh Sekda Pemkot Tangerang,

Sebagai warga Kota Tangerang sangat keberatan bila ada jajaran pemerintah dalam mengelola uang APBD yang berasal dari uang pajak masyarakat ada penyimpangan,”ucap Muchdi di sekretariat BPAN RI Jln.sukabakti 2 Nomor 4 RT.002 / 010 kel Sukasari Kec.Tangerang, (man/edi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini