Di HUT Ke – 29 Kota Tangerang, Orang Miskin Apakah Bertambah ?

Foto : Rahman Faisal, S.S., M.M. Dosen D3 Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang (FEB UNPAM).

Tangerang | Buletintangerang.Com – Akademisi Universitas Pamulang,
(UNPAM) mengungkapkan, bertambahnya angka kemiskinan di
Lingkungan Kota Tangerang adalah tantangan bagi Walikota terpilih

Salah satu bukti yang masih perlu ditingkatkan dalam merealisasikan rencana-rencana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tangerang. tahun 2015-2019 dan kemungkinan angka terus akan bertambah APBD 2021 – 2022 dan tentu janji kampanye saat Pilkada sebelumnya.

“Tercatat pada tahun 2020 yang lalu ada sekitar 118.22 ribu penduduk  Kota Tangerang yang masih berada di bawah garis kemiskinan kondisi ini berdampak pelemahan daya beli masyarakat berkurang akibat angka pengangguran terus bertambah karena pemutusan hubungan kerja (PHK) bermunculan, sementara penyediaan lapangan kerja yang belum maksimal ungkap,” Rahman Faisal, S.S., M.M. Dosen D3 Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang

Menurut Dosen akrab disapa Faisal, sedangkan angka pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang pada tahun 2020 minus di angka (- 6,92) persen kemudian pada kuartal ketiga tahun 2021 juga masih minus (- 0,2), persen.

“Melihat data tersebut tentu harus dapat dievaluasi program kerja Walikota yang berkaitan erat dengan Program Ekonomi, walaupun dari tahun 2020 sampai tahun ini, masih dilanda Pandemi Covid-19. Namun itu bukan suatu alasan sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Kota Tangerang,”ucap nya senin (28/2)

Walau dimasa Pandemi, tampaknya Eforia Pejabat Pemkot Tangerang telah mengabaikan perasaan warga, atas ketimpangan ekonomi. Fungsinya adalah melayani bukan dilayani, ini kenapa Masyarakat Kota Tangerang seakan ‘cuek’ saja, saat sudah terpilih, dimana saat masa kampanye masyarakat menjadi objeknya dan segala yang manis sangat mudah dilemparkan tanpa didukung hal nyata.

“Harusnya moment HUT ke – 29 Kota Tangerang 28 Februari 2022 Seluruh pejabat Pemkot melayani warga miskin, untuk merealisasikan anggaran APBD ditingkatkan. Misal, Indeks kebahagiaan warga Kota Tangerang bagaimana, indeks kesejahteraan dan seterusnya.

Salah satu caranya dengan turun langsung melihat dan mendengar, ‘Blusukan’ dari pintu ke pintu memberikan sembako, pinjaman modal atau kemudahan pemodalan untuk usaha, pelayanan kesehatan dan pemberian vitamin untuk ibu hamil dan balita lalu pendampingan SDM UKM, menigkatkan kualitas SDM masyarakat, salah satunya slot beasiswa masyarakat unggul, “tukas nya.

Membuka lapangan tenaga kerja, untuk SDM UMKM dan sumber pemodalan, kemudahannya  minimal mereka bisa membuka lapangan kerja baru dari usaha yang dijalankan oleh SDM Unggul,” sambung Faisal

Ia menegaskan, Sejatinya Walikota dan Wawali itu mendapat pasilitas dan digaji dari uang pajak warga Kota Tangerang maka berkewajiban mendengar aspirasi dan melayani masyarakat dengan baik bukan minta dilayani.

“Seluruh Janji – janji politik Walikota dan Wawali dan juga telah diangkat sumpah jabatan, tentu melekat dan harus
ditunaikanlah, masa sudah bersumpah harus ditagih janjinya walau tinggal satu tahun lagi masa jabatan nya,” pungkas nya

Foto : Septian Prasetyo, S.H Direktur LBH Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA)

Kritik kepada Pemkot Tangerang juga datang dari Septian Prasetyo, S.H Direktur LBH Pospera, (Posko Perjuangan Rakyat) bahwa dirinya menagih keterbukaan Informasi Publik di Pemkot Tangerang.

“Bukan hanya warga miskin yang bertambah, ada persoalan terkait lahan yang di duga di claim oleh pihak lain dengan nilai kerugian Pemerintah mencapai Rp 500 miliar terindikasi hilang sampai saat ini pihak Pemkot belum melakukan penindakan hukum,” beber Septian kepada Buletintangerang.com.

Lebih jauh Septian mengatakan, Kami sudah melayangkan surat klarifikasi terkait aset – aset PemKot Tangerang yang diduga telah di claim oleh pihak lain dengan, nomor surat 47/PKLF – PNH/II/2022 tentang permohonan Klarifikasi dan penindakan Hukum kepada PemKot Tangerang, pada tanggal 10 Februari 2022.

“Sampai pada hari HUT ke 29 Kota Tangerang saat ini, belum tampak iktikad baik pihak Pemkot untuk melakukan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atas dugaan hilangnya lahan tanah aset Pemkot tersebut,”imbuh nya.

Maka LBH Pospera bersama aliansi Tangerang Raya dalam waktu dekat akan mengirimkan surat laporan kepada Kejaksaan Tinggi Banten,” tutur septian.

Berkaitan Komentar Dosen UNPAM dan Direktur Pospera itu, Arief R. Wismansyah dan Sachrudin selaku Walikota dan Wawali kota Tangerang di telpone dan dikonfirmasi lewat pesan Whatsapp disayangkan belum juga dapat memberikan keterangan atau belum membalas pesan Konfirmasi awak media Buletintangerang.Com (Man/Edi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini