Pendapat Akademisi Tudingan KKN PITS

Foto : Rahman Faisal, S.S.,M.M. Dosen D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi UNPAM

Buletintangerang.com, Tangsel

“Jadi begini mas. Dalam bisnis pelayan SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum) PT PITS bekerjasama dengan PT TMT ( Tirta Tangsel Mandiri) “hal pertama yang disampaikan Sugeng Santoso Direktur Operasional PT PITS (Pembangunan Investasi Tangerang Selatan) kepada awak media ini, Selasa 8 Maret 2022.

Menurut Sugeng, saat ini PITS telah mempunyai Pelanggan Air minum untuk rumah – rumah 5.850,- target selanjutnya untuk tahun 2022 UMB (Unit Meter Besar)

“Target UMB yaitu para pengusaha, restoran/rumah makan, Rumah sakit, Apartemen, Sekolah dan Perusahaan yang selama ini menggunakan air dalam tanah, dimana jika air dalam tanah diambil terus menurus dapat merusak lingkungan salah satuinya seperti itu,” papar nya.

“Oleh sebab itu lanjut Sugeng, perlu kerjasama degan seluruh instansi usaha beralih ke air PAM milik Pemkot, sementara ini dikelola PT PITS,” jelas nya.

Ketika disinggung berapa besaran neraca lajur dana oprasional pertahun sebut saja tahun 2021 dan berapa keuntungan bersih yang didapat PT PITS, dan kemana aliran dana Rp 300 milyar dan penggunaan uang Rp 62 milyar penyertaan modal,  “Kalau ini, Dirut dan Dirkeu yang jawab, paham ya, “tandasnya.

Ditempat terpisah Rahman Faisal, S.S.,M.M. Dosen D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi UNPAM, Sangat menyayangkan dugaan KKN di perumda Tangsel PT PITS, sungguh sebuah Ironi jika tidak diselesaikan secara aturan yang berlaku.

“Dugaan KKN, Jika benar hal tersebut terjadi dan/atau ada niatan untuk melakukannya maka Walikota sebagai Pucuk Pimpinan di Kota yang dipimpinnya harus segera mengambil tindakan tegas,”imbuh nya.

Laporkanlah itu, yang ada dalam benak saya, saat ditenggarai adanya Oknum yang bermain soal investasi apalagi nanti uang hasil investasi yang ditanamkan di Kota Tangerang Selatan, terindikasi tidak sepenuhnya dipergunakan untuk Tata Kelola Air Bersih di Tangsel

“Memang dari rencana awal sebesar 50 milyar menjadi 300 milyar Perlu diketahui bagaimana Bisnis Model, Bisnis Proses hingga ROI (Return of Investment) yang perlu dipertimbangkan baik kepada Investor itu sendiri maupun kepada Pemerintah Daerah yang menjadi objek investasi,”tukas akademisi itu.

Menurut Rahman, Dari rencana awal hingga menjadi 300 Milyar bukan jumlah yang sedikit, namun jika dilakukan tata kelola yang sangat baik, terbuka dan akuntabilitas yang baik tentu investor tidak mempermasalahkan.

“Namun dari sisi investor juga, Mereka memerlukan payung hukum atas investasi yang dibangunnya apakah berupa Perjanjian Kerjasama Bisnis to Bisnis atau dapat dituangkan dalam Perwali atas investasi ini dan seterusnya, Sehingga para investor tidak khawatir atas uang ditanamnya dan bisa membantu Tangerang Selatan dalam mengelola air bersih,”tutur Rahman kepada awak media ini.

Kritik Rahman, Namun patut diduga alasan kenaikan nilai investasi dari 50 Milyar menjadi 300 milyar ini dasarnya apa? Jangan hanya mengedepankan ego sektoral dan membuat daya investasi di Kota Tangsel menjadi tidak berkembang

“Kekhawatiran tentang maraknya Kasus Korupsi harus menjadi perhatian khusus, Dan Walikota harus bertindak tegas untuk menciptakan iklim Investasi yang ramah kepada Investor baik Lokal maupun Luar Negeri,” pungkas nya.

Sebelumnya tudingan KKN di PT PITS datang dari Duano Azir sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Tangsel, tudingan KKN atas jabatan tinggi Direksi PT PITS juga disampaikan oleh Septian Prasetyo SH Direktur Eksekutif LBH Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA)

Duano Azir sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin,(Kamar dagang dan Industri) Kota Tangerang Selatan mengaku bahwa ia pernah membantu Perumda PT PITS Tangsel mencari Investor, tahun 2016

“Waktu itu ada arahan dari Kaban BPKMD sebut saja Oting Rohiyat kepada Saya bersama mantan Direktur Persnolia Krakatau Stil saudara Zulkipli untuk mencari investor yang berpengalaman dan Bonavid hal itu disampaikan oleh Rohiyat di Kantor BKPMD Tangsel Pada 2016. “kata Duano ditemui di Ruko Golden Road, Jl. NN Blok C1 Lengkong Gudang, Kec Serpong,” Senin 7 Maret 2022

Lebih lenjut Duano menjelaskan, Pada intinya Kaban BKPMD waktu itu menjelaskan bahwa di lingkungan Tangsel 62 % kekurangan Air Bersih, Walau demikian ada suplay 38 % Air besih dari pihak swasta yaitu Spam BSD namun paska ketika dibatalkan nya undang – undang No 7 tahun 2004 kebijakan Pemkot langsung berubah arah

“UU No 7 tahun 2004 membuat kebijakan baru Pemkot Tangsel atas pengelolaan Air bersih tidak lagi melibatkan pihak swasta namun harus dikelola langsung Pemkot Tangsel,” papar nya

Sambung Duano, pihak nya mengajukan PT PPRA (Prisma Pusaka Arta Raya) yang berkantor di Jl Kebon sirih Jakarta Pusat. Dan memiliki Perusahaan Air Minum (PAM) hampir di seluruh Indonesia salah satu nya di Marunda Jakarta Utara.kepihak Pemkot Tangsel untuk pekerjaan Pembanguan PAM Air Bersih.

“Secara resmi PT PPRA bersurat ke Airin selaku walikota Tangsel pada waktu itu, dengan tembusan ditujukan ke Dinas Perkim, Dinas PUPR, dan Bapenda serta Kaban BKPMD adapun tujuan surat itu untuk memaparkan rencana kerja PT PPRA atas pembangunan PAM air bersih ” Beber Duano

“Direktur Oprasional bernama Sugeng dan Ruhamaben mewakili PT PITS mendatangi PT PPRA di Marunda Jakarta Utara dan waktu itu Diterima langsung oleh Ir Aulia dan Ir Maryono Pihak PT PPRA dan saya sendiri ikut menghadiri didampingi Ibu Nuril selaku Tim mediator, ” ucap Duano

Menurut Duano, kesepakan awal antara PT PITS dan PT PPRA adanya investisi dari PT PPRA sebesar Rp 50 Milyar dengan catatan Dana Investasi akan kembali selama 15 tahun.

“Kendati sudah ada kesepakatan ternyata pihak PT PiTS tidak dapat melanjutkan kerjasama dengan Pihak PT PPRA tanpa disebutkan mengapa kerja sama itu dibatalkan, sambung Duano

Dikatakan, Usut punya usut ternyata oknum dari PT PITS yaitu Sugeng dan Ruhamaben memiliki rencana lain yaitu merubah perencanaan kerja dan investasi dari Rp 50 M, menjadi Rp 300 M, dengan durasi investasi selama 30 tahun.

“Saya menduga ada kepentingan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme untuk memperkaya diri para oknum di PT PITS pasalnya tenaga ahli PT PPAR yaitu Ir Aulia dan Ir Maryono menjadi Konsultan Pembangunan PAM dan Gedung kantor PT PITS hal itu terbongkar setelah saya dapat info dari Zulkipli mantan Direktur Utama PT PPAR beberapa minggu lalu,”imbuh nya.

Duano berharap pihak APH seperti Kejati Banten dan KPK agar dapat menelusuri aliran dana investasi Sebasar 300 milyar karena sampai saat ini pihak PT PITS belum dapat menunjukkan kemana aliran dana Investasi tersebut.

“Ada anggaran Rp 65 milyar APBD Tangsel sebagai penyertaan modal yang terserap di PT PITS dan ada juga dana Investasi sebasar Rp 300 milyar dari perusahaan yang saat menjadi mitra PT PITS, Menjadi pertanyaan publik kemana saja anggaran itu digunakan dan berapa besaran dana investasi yang tersisa,” tandas nya.

Ditempat terpisah Septian Prasetyo
Direktur Eksekutif LBH Posko Perjuangan Rakyat ( pospera ) menegaskan, bahwa posisi Dudung E Diredja. menjabat sebagai Dirut PT PITS bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau komisaris dan anggota direksi BUMD

“Sudah pensiun ada kebijakan khusus Pemkot Tangsel untuk mantan Sekda sudah purna bakti pada 1 Juli 2015, Diangkat menjadi Direktur Utama BUMD PT PITS, Dudung E Diredja pada umur nya yang sudah melebihi masa pensiun, bertentangan dengan Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang organisasi dan kepegawaian perusahaan daerah air minum,” tutur septian

Untuk itu lanjut Septian, Kita desak Kejati Banten untuk memeriksa Direksi PT PITS dan Pemkot Banten atas semua dana yang dikelola Perumda Pemkot Tangsel

“Menunjuk Orang sudah pensiun menjadi Dirum sudah mencederai tujuan Repormasi dan warga Tangerang selatan, lalu tidak ada keterbukaan pihak PT PITS atas anggaran ratusan milyar yang dikelola nya untuk itu kita desak pihak APH agar memeriksa Direksi PT PITS,” singkat nya (man/edi)

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini