5 Tuntutan Aksi Partai Buruh, Gabungan Massa Geruduk DPR

Foto : Said Iqbal bersama Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jum`at (11/3/22)

Buletintangerang.com, Jakarta –
Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jum`at (11/3).Ribuan massa itu berasal dari berbagai organisasi serikat buruh, serikat petani, pekerja rumah tangga, miskin kota, dan berbagai elemen masyarakat

“Massa aksi datang ke depan DPR RI dari Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta,” kata Said Iqbal. Selain itu sambung nya, Tidak hanya di Jakarta. Aksi juga dilakukan di berbagai provinsi di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Kepualuan Riau, dan sebagainya,” kata tokoh pergerakan kaum buruh itu Jum’at 11 Maret 2022

Dalam aksi ini, Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, dan elemen masyarakat lainnya menyatakan sikap sebagai berikut, “Pertama, menolak masa perpanjangan jabatan presiden,”ucap aktivis jebolan Universitas Indonesia itu di hadapan awak media

Menurut Said Iqbal, penurunan ekonomi akibat pandemi Covid -19 yang dijadikan alasan oleh 3 Parpol untuk mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden adalah kebohongan publik.

“Karena faktanya, saat pemilu 1955 nilai inflansi adalah sebesar 36% sedangkan pertumbuhan ekonomi 3,2%. Tetapi saat itu pemilu tetap terlaksana dengan baik. Sementara itu, menjelang pemilu tahun 1999, nilai inflansi adalah 77% dan pertumbuhan ekonomi -13,8%. Tetapi pemilu berjalan dengan baik. Sementara di tahun 2001, inflansi sebesar 3,1% dan pertumbuhan ekonomi 3,6%. Pun Pemilu juga berjalan dengan baik,” tukas nya.

Berdasarkan data-data di atas, alasan ekonomi yang dimaksud oleh ketiga parpol sebagai alasan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden tidak mendasar,” tegas disampaikan Said Iqbal

Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, dan elemen masyarakat yang lain mendesak pimpinan DPR untuk membuat pernyataan resmi DPR RI bahwa penyelenggaraan Pilres dan Pileg adalah yang telah disepakai bersama pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024.

“Bilamana ada perubahan yang tidak sesuai dengan UUD 1945, maka hal tersebut merupakan kudeta konstitusional,” ujar nya.

Kedua, batalkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022

“Kita menginginkan pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, bukan revisi,” tegas Said Iqbal.

Presiden Partai Buruh itu juga meminta, agar Menaker dan Menko Perekonomian untuk tidak bersilat lidah dan akal-akalan.

Intinya, lanjut Said Iqbal, pihaknya meminta agar pembayaran JHT bisa langsung dicairkan saat buruh ter-PHK, paling lama satu bulan setelahnya.

Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, dan elemen masyarakat yang lain mendesak Komisi IX DPR RI untuk menggunakan hal interpelasi terhadap Menaker.

Ketiga, tolak omnibus law UU Cipta Kerja, “Papar pria, kelahiran 5 Juli 1968 (53 ) di Jakarta

Menurut Said Iqbal, bilamana omnibus law tetap dipaksakam pembahasannya dan tidak ada perubahan isinya, maka bisa dipastikan akan terjadi mogok nasional stop produksi. Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, dan elemen masyarakat yang lain mendesak pimpinan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi UU PPP dan mengeluarkan serta menghentikan pembahasan omnibus UU Cipta kerja dari prolegnas DPR RI.

Ke empat, stop perang Rusia Vs Ukraina.

Perang mengakibatkan tragedi kemanusiaan dan berdampak pada ekonomi yang merosot, termasuk di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah akan mengakibatkan harga bahan bakar dan gas untuk industri melambung tinggi. Sehingga akan mengakibatkan biaya produksi meningkat dan berakibat ancanam terjadinya PHK.

Dalam hal ini, Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, dan elemen masyarakat yang lain mendesak Pimpinan DPR dan Presiden RI, untuk mengeluarkan surat resmi sebagai sikap pemerintah Indonesia untuk menghentikan perang Rusia dan Ukraina.

Kelima, turunkan harga bahan pokok.

“Sudahlah upah tidak naik selama 2 tahun berurut-turut, harga-harga melambung tinggi. Seperti minyak goreng, telor, gas elpiji, BBM, yang mengakibatkan daya beli buruh merosot 30%,”pungkas nya.

Sementara Wasekjen Partai Buruh Indri Yulihartati juga angkat bicara,
pihaknya Partai Buruh mendesak pimpinan DPR RI untuk memanggil, Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan, agar bekerja sesuai Tugas Pokok dan Posisi (tupoksi) untuk mempertanggungjawabkan terjadinya kenaikan harga bahan pokok, yang meresahkan rakyat.

“Bilamana aksi gabungan hari ini tidak diindahkan oleh DPR RI dan pemerintah, maka akan terjadi aksi mogok nasional yang akan dilakukan oleh buruh di seluruh Indonesia,”singkat nya.(man/red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini