Pemilu 2024 Dapat Ditunda, Kalau Negara Keadaan Darurat

Foto : Wiwik Sri Widiarty,

BULETINTANGERANG.Com – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat ditunda asal negara dalam kondisi benar-benar darurat. Hal itu disampaikan dosen hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H.,M.H.

“Mengenai wacana penundaan Pemilu 2024, sangat dimungkinkan. Asal, negara memang benar-benar dalam kondisi darurat,”tukas nya Kamis 10 Maret 2022

Kata Dewi, sapaan akrab Wiwik Sri Widiarty, penundaan Pemilu itu secara hukum diperbolehkan oleh undang-undang. Penundaan Pemilu itu, lanjutnya, otomatis akan mempengaruhi masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Namun demikian, diterangkan Dewi, untuk memperpanjang masa jabatan kepala negara itu tentu harus ada dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya?

Pengajar di Fakultas Hukum UKI ini menjelaskan, dasar hukumnya adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Langkahnya apa?

Akademisi yang pernah lolos seleksi calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahap administrasi itu mengatakan, harus dilakukan amandemen UUD 1945 pada Pasal 7-nya. Sebab, lanjutnya,

Pasal 7 UUD 1945 itu berbunyi “Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Artinya, tandas Dewi, jabatan kepala negara dibatasi hanya untuk dua periode. “Kalau mau diperpanjang, ya Pasal 7 UUD 1945 ini harus diamandemen dulu. Itu adalah langkah yang konstitusional, “paparnya seraya menambahkan, tidak ada hukum atau peraturan yang tidak dapat diubah/diamandemen selama itu masih buatan manusia.

Memperpanjang jabatan kepala negara itu sendiri, cetusnya, harus ada dasar hukumnya yang sesuai konstitusi. “Ini bukan mengganti kepala kantor atau memperpanjang jabatan kepala kantor yang tidak perlu dasar hukum,” imbuhnya.

Nah, perlu dicatat, Dewi menerangkan, ketika UUD 1945 diamandemen, khususnya pasal 7, sangat mungkin akan banyak kepentingan di situ.

“Nanti anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bisa jadi akan minta amandemen pasal lainnya, misalnya minta kewenangannya disamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Itu sangat mungkin terjadi,” paparnya.

Kembali ke soal kondisi darurat. Radar Tangsel.Com mempertanyakan, apakah kondisi negara saat ini sudah dinyatakan atau masuk dalam kondisi benar-benar darurat sehingga Pemilu 2024 perlu ditunda dan jabatan presiden diperpanjang?

Wanita akademisi yang sering menjadi saksi ahli di beberapa pengadilan negeri (PN) di antaranya PN Tangerang, Bogor, Jakarta Pusat ini menjawab, kondisi negara Indonesia saat ini belum dapat dikatakan dalam kondisi darurat.

“Darurat itu misalnya negara terjadi perang atau terserang wabah yang sangat berbahaya luar biasa. Kalau Covid-19 belum darurat. Apalagi, sekarang masyarakat masih bisa berkeliaran ke mana-mana. Saya saja masih bisa kulineran. Kecuali, masyarakat tidak bisa ke mana-mana, hanya bisa di dalam rumah, itu darurat,” tegasnya.(man/ags)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini