TERLALU, Sekdis Pendidikan Dibalik Korupsi SMKN 7 Tangsel

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat menjelaskan para tersangka Korupsi SMKN 7 Tangsel

Lembaga Anti Rasuah Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan Banten.

Berdasarkan keterangan dari pihak KPK bahwa Ketiga tersangka itu terdiri dari satu pejabat di Dinas Pemprov Banten dan dua dari pihak swasta.antara lain Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ardius Prihantono (AP); serta dua pihak swasta, Agus Kartono (AK) dan Farid Nurdiansyah (FN).

Mereka ditetapkan KPK sebagai tersangka setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, pemeriksaan Dari berbagai sumber informasi maupun data ditemukanlah adanya bukti permulaan yang cukup.

“KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada Agustus 2021,” tutur Wakil Ketua KPK, Alexander di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (26/04/22).

Beliau menjelaskan, Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sebenarnya sudah cukup lama, atau tepatnya sejak Agustus 2021.

“Sejak tahun 2021 sudah berstatus tersangka, Walaudemikian KPK baru mengumumkan secara resmi nama-nama para tersangka tersebut pada hari ini. Hal itu dilakukan sejalan dengan adanya proses penahanan,” ungkap nya.

Terkait SMKN 7 ini lanjut Alexander Marwata menerangkan, sebenarnya tim penyidik juga sudah melakukan serangkaian penggeledahan di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, Serang Banten, dan Bogor, terkait penyidikan perkara.

“Rangkaian penggeledahan lokasi yang telah digeledah diantaranya yaitu, rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang terkait dengan perkara ini,” ucap nya.

Menurut Alexander Marwata, pihak nya, penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen barang elektronik, hingga dua unit mobil usai menggeledah sejumlah lokasi tersebut.

“Penyidik KPK masih menganalisa lebih jauh dua unit mobil serta dokumen-dokumen yang diamankan tersebut guna proses penyitaan,” papar nya.

Alexander Marwata menegaskan,
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(man)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini