Siapa Dibalik Gurita Korupsi Disdikbud Banten Yang Merajalela ?

SMKN 7 Tangerang Selatan

BT.COM, – Bakal banyak pesakitan di kasus korupsi pengadaan tanah SMKN 7 Tangerang Selatan. Soalnya, uang hasil tipikor (tindak pidana korupsi)  mengalir kemana-mana, hal itu, dikatakan pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri usai mengulik dari pemeriksaan Lurah Rengas Agus Salim pada Senin, (30/5/2022) .

“Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran sejumlah uang ke berbagai pihak selama proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan,” ucap Ali melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu, (1/6/2022).

Ali enggan memerinci pihak lain yang ikut menikmati uang haram itu. Aliran dana ini dipastikan dipermasalahkan sesuai aturan.

Diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Ardius Prihantono dan dua pihak swasta Agus Kartono serta Farid Nurdiansyah. Ketiga orang itu diduga membuat negara merugi Rp10,5 miliar dari kasus ini.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,”tandas nya.

Adib Miftahul, Dosen UNIS Tangerang sekaligus Pengamat Kebijakan Publik

Ditempat terpisah Dosen UNIS Tangerang sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul, menilai, gurita korupsi di
Disdikbud Provinsi Banten yang mencuat dari tahun 2018 di Kejati Banten hingga  2022 di bongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut diapresiasi, walau terkesan lamban penanganannya.

Gedung KPK.

“KPK harus usut tuntas dan menyeluruh. Ketika APH di Banten kurang maksimal di andalkan, KPK menjadi harapan publik. Kasus-kasus model seperti ini masih banyak di Tangerang Raya dan Banten,” ujar Adib.

Pada kasus pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7. Tangsel, Tahun APBD 2017. dengan nilai anggaran sebesar Rp17,9 miliar. Namun, pembelian lahan yang akan dibangun SMKN 7 Tangsel nilainya tak sampai Rp 8 miliar. Diduga ada kejanggalan proses pembelian atau pembebasan lahan tersebut.

“KPK membongkar kerugian keuangan negara/daerah terkait kasus itu, sebesar Rp10,5 miliar. Menjadi pertanyaan, tersangka Agus Kartono diduga menerima uang sekitar Rp 9 miliar dan Farid Nurdiansyah menerima sekitar Rp1,5 miliar. apakah  mengalir ke sejumlah oknum pejabat tinggi Pemda Banten atau tidak menutup kemungkinan juga mengalir ke oknum Anggota DPRD Banten,” ucap dosen Fisip itu ke Buletintangerang.com

menurut adib, Kasus SMKN 7 pihak KPK telah menetapkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ardius Prihantono; serta dua pihak swasta bernama Agus Kartono dan Farid Nurdiansyah. sebagai tersangka.

Adib mencurigai, Misteri kucuran uang korupsi pada dua kasus itu, masih menyelimuti sosok-sosok yang disebut ‘orang dalam di lingkungan Pemda Banten dan DPRD Banten yang diduga ikut serta  menikmati’ uang koropsi dua kasus yaitu UNBK dan SMKN 7.

Adib Miftahul itu pun, memberi saran agar Mantan Sekretaris Disdikbud yaitu Ardius Prihantono, “Diminta Ardius, dapat bekerja sama dengan pihak APH untuk membuka semua latar belakang peristiwa korupsi dan sejumlah nama – nama yang menerima uang korupsi tersebut. Jangan takut,” pungkas nya.(Man/Edi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini