Caption : Julham Firdaus Ketua BK DPRD Tangerang Selatan, angkat bicara, Sekda Itu kepala birokrasi jangan main-main, seharus nya utamakan Keterbukaan Informasi Publik,” ucap Anggota dewan dari Partai Demokrat. Jum’at (08/07)
BULETIN TANGERANG.Com, TANGSEL – Beredar Informasi di lingkungan ASN Pemkot Tangsel (Tangerang Selatan) Dibatalkannya hasil seleksi rekruitment calon komisaris PT.PITS bernomor : 500/286-Pansel/2021 tentang hasil akhir uji kelayakan dan kepatutan pengisian jabatan Komisaris pada BUMD – PT PITS menjadi sorotan masyarakat dan anggota dewan.
Ketua BK DPRD Tangerang Selatan dan juga politisi Partai Demokrat Julham Firdaus angkat bicara, PT. PITS itu, di modali oleh masyarakat Tangsel, sejatinya tidak boleh menyembunyikan mekanisme dan regulasi hasil pengumuman seleksi awal proses rekruitment calon komisaris tersebut.
“Sejatinya proses pansel berjalan profesional bahkan unsur panitia berasal dari pakar, kalangan perguruan tinggi hingga birokrasi sendiri, Kok, malah mainkan aturan dan Undang Undang hukum seenaknya,”tutur Julham kepada wartawan (Jum’at 10/7/2022)
Ia menegaskan, bahwa PT.PITS itu adalah BUMD milik warga Tangsel. “Jangan asal Om senang dan Tante senang ini perusahaan daerah milik masyarakat Tangsel yang di gagas menjadi perusahaan kebanggaan masyarakat Tangsel, seharusnya membawa manfaat, keuntungan untuk warga Tangsel, bukan sebalik nya, jangan juga menjadi olahan kelompok keluarga kepentingan golongan atau para pihak politik tertentu,” ucap Julham Firdaus
Menut Julham, Masyarakat Tangsel sudah cerdas, paham politik praktis dan paham politik keluarga atau politik kompromi. Untuk itu PT PITS harus di audit oleh BPK, kemudian segeralah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
“Semoga pihak BPK dan KPK dapat melakukan pemeriksaan, Karena PT PITS memiliki modal yang besar dan progres yang tidak maksimal lalu adanya regulasi yang di batasi serta perekrutan pejabat atau calon komisaris PT PITS terkesan setingan, “Seraya ia menegaskan, harusnya malu modal dari warga Tangsel sedangkan Wali Kota sebagai referensi masyarakat juga harus malu kalau PT PITS rugi dan para direksinya juga hasil kompromi,” tegas diucapkan nya.
Julham pun mengingatkan kembali jangan mengajak masyarakat di saat pemilu saja tetapi kebijakan menempatkan masyarakat se olah – olah bukan siapa – siapa di mata pembuat kebijakan tersebut.
“Tentu kebijakan ini kan, kebalik jangan memulai dari sesuatu yang buruk karena hasilnya akan buruk, saya mengajak masyarakat terus awasi dan kritisi setiap kebijakan yang di duga hasil manipulatif dan terkesan dzalim. PT PITS sebagai aset daerah harus sehat dan harus menguntungkan bukan malah sebaliknya,” imbuh Julham
Julham juga menyoroti egosektoral dari pemerintah Tangsel, pasalnya Jangan aturan yang dibuat malah di jadikan aturan hanya milik pejabat tertentu, “Tangsel ini sudah sangat terang terangan dan transfaransi, kenapa urusan kebijakan dibuat setingan dan selalu diam-diam, tentu terbaca adanya kekuatan di balik kekuasaan Wali Kota,” beber Julham
Dikatakan, bila Sekretaris Daerah adalah kepala birokrasi yang di tunjuk secara undang – undang untuk menjalankan fungsinya dengan terbuka dan sesuai regulasi bukan seolah sesuai pesanan
“Sebagai anggota dewan mewakili masyarakat, tentu saya meminta pemerintah kota Tangerang Selatan untuk lebih profesional, transparan, untuk itu saya ingatkan, kepada Sekda Tangsel, jangan seolah dia bisa main-mainkan kebijakan untuk orang Tangsel. Sebenarnya masih banyak pejabat birokrasi yang mumpuni dan berkualitas,”kata nya
Julham menghimbau, Dahulukan kearifan lokal, seleksi awal proses rekruitment calon komisaris PT PITSÂ sesuai hasil yang diumumkan karena sesuai aturannya bukan ditutup tutupi.
“Hati – hati tidak semua cara jahat itu selalu mulus sebab semua ada masa dan waktunya akan kalah dan diingatkan kembali Sekda itu kepala birokrasi jangan ikutan dzalim,” tukas nya.
Julham menerangkan, Harus nya otonomi daerah menguntungkan warga daerahnya bukan malah mengutamakan keluarga atau kelompok saja.
“Jangan se olah-olah para pejabat tinggi bisa seenaknya bekerja lalu memutuskan kebijakan dan saya mengajak masyarakat tangsel jangan terlalu diam dan skeptis akan kebijakan ini karena akan berdampak kerugian besar kedepannya kalau kekuasaan dipegang orang yang tak tepat maka rusak Kota Tangsel ini,” terangnya
“Tangsel Bukan Kue Nastar, yang di bagi – bagi kepada keluarga atau koleganya tapi Tangsel merupakan hasil perjuangan yang harus dapat di nikmati dan dimiliki, masyarakat secara keseluruhan. Kami juga ingatkan masyarakat! jangan terjebak di setiap pemilu tapi jadikan semua pengalaman suatu renungan jangan hanya karena uang dan janji kampanye lalu terbuai,”tutup Julham
Catatan Redaksi : Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui pesan di Nomor WhatsApp : 081319330763
(Man/Diaz)
