Riyan : “Mahar Politik” Cikal Bakal Terjadinya Korupsi

Aktivis Nasional Riyan Hidayat, ajak pemuda dukung pengawas dan penegak Hukum bekerja optimal dalam penindakan korupsi.

BULETIN TANGERANG.COM, – Isu korupsi menjadi persoalan serius di Indonesia. Tindak pidana tersebut hampir terjadi di semua tingkatan, baik di sektor pemerintahan hingga sektor suwasta, dari level pusat hingga ke desa-desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Riyan Hidayat.

Menurut Riyan, pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh anak bangsa. Pasalnya, kejahatan korupsi kadung mengakar hingga ke daerah.

“Kejahatan korupsi hari ini terjadi di semua tingkatan. Saya pikir sudah saatnya kita bersama-sama dan bersatu menyatakan bahwa korupsi harus diusut hingga ke akarnya,” ungkap Riyan dalam Diskusi dengan tema Memotong Akar Korupsi di Daerah, Mungkinkah? Yang digelar oleh Forum Purna Pradja, Kamis (21/7/2022).

Lebih lanjut mantan Presiden Mahasiswa UIN Jakarta menjelaskan akar Korupsi di daerah. Menurutnya ada banyak faktor yang membuat korupsi di daerah dan di pusat tumbuh subur.

“Pertama, soal internal personalitas koruptor. Motifnya berangkat dari, kebutuhan dan keserakahan. Akar semacam ini hanya bisa diselesaikan melalui pembinaan SDM dan dimulai sejak dini dan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pendidikan anti korupsi dimasifkan di lembaga pendidikan kita, sehingga menjadi budaya anti korupsi,” ungkapnya.

Selain itu, korupsi juga terjadi karena faktor sistem politik di Indonesia yang membuat pejabat negara memiliki celah untuk melakukan tindakan korupsi.

Riyan juga menyebut salah satu budaya politik yang berdampak pada korupsi adalah adanya mahar politik yang cenderung relatif tinggi.

“Pada sisi sistem politik kita saya kira perlu dibenahi. Salah satu yang paling urgent saat ini soal mahar politik dan cost politik yang tinggi. Mahalnya mahar politik dan jual beli suara pada saat pemilu menbuat pemimpin yang dihasilkan mau tidak mau harus korupsi untuk balik modal,” imbuhnya.

Riyan mengusulkan agar pembiayaan pemilu ditanggung oleh negara. Sehingga menurutnya, dengan skema pembiayaan tersebut dapat menekan bahkan menghilangkan tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Sebagai pemuda dan masyarakat saya pikir yang mesti kita lakukan adalah memperkuat sistem pengawasan. Kita perlu mendukung secara total agar pengawas dan penegak hukum di Republik ini bisa bekerja secara optimal. Kalau ini berjalan secara maksimal, saya optimis bahwa kedepan ini bangsa kita akan semakin maju dan korupsi bisa ditekan bahkan hilang secara total,” pungkasnya.

Jurnalis  :  Buletintangerang.Com
Oleh.       :  Junaidi (Edi Rusli)
UKW.       :  Utama (Pimpred)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini