Foto : Julham Firdaus Ketua BK DPRD Tangerang Selatan.
BULETIN TANGERANG.COM,- Ketua BK DPRD Tangsel, Julham Firdaus ucapkan apresiasi kepada LSM, Media dan seluruh komponen masyarakat Tangerang Selatan yang ikut serta mengkritisi memantau pengelolaan uang rakyat didalam rencana APBD tahun 2023 di Pemkot Tangsel
“Pemerintahan akan sehat, kalau masyarakat aktif. Masyarakat tidak usah takut menyampaikan aspirasi. Khususnya terkait dengan aspek keuangan (APBD), pemerintah harus transparan. Tidak bisa lagi di tutup tutupi. Karena informasi keuangan daerah adalah hak publik,” Ujar julham, kepada awak media ini, Selasa (27/9/2022).
Perencanaan itu, memang harus disampaikan untuk menyampaikan kepada publik dan masyarakat tentang rencana alokasi anggaran pemerintah daerah agar masyarakat yang mempunyai aset uang Tangsel harus menjadi penegur dan DPRD sebagai wakil rakyat akan mengawalnya
“Baru usulan belum juga agenda Rapat DPRD pengajuan modal PT PITS dan beberapa Bank itu,dari pemerintah daerah dan tidak juga semudah itu DPRD akan menyetujui tentu kita lihat feedback dari PT PITS apa buat warga Kota Tangerang Selatan,” ucap nya.
Dikatakan, Kalau penambahan modal kita kasih, tapi keuntungan tidak juga dirasakan oleh warga Tangsel, karena kurang transparansi pendapatan juga tidak fair, “ni yang menjadi masalah pengelolaan usaha daerah yang ngawur,” kritik Julham itu ditujukan ke PT PITS,” tegas Julham
Sudahlah kata Julham, saat ini lebih baik menganggarkan hal-hal yang berdampak kepada rakyat langsung membantu ekonomi rakyat langsung seperti UMKM penambahan modal bantuan sosial dan dukungan-dukungan lain kepada rakyat Tangerang Selatan.
“Penambahan modal untuk para UMKM dan Pembangunan SDM akan lebih bermampaat kepada warga Tangsel,” tukas nya.
Ketua DPC Partai Demokrat itu menambahkan, Perencanaan anggaran APBD tahun 2023 harus dibacakan nantinya di DPRD dan saat ini belum ada Rapat Paripurna pembahasan.
“Perlu saya pertegas, bahwa DPRD mengelar Rapat dan belum juga merespon untuk mengkaji dari permohonan itu, “Jadi tenang aja lanjut Julham, tidak akan kita biarkan uang rakyat dikelola dan dimain-mainkan untuk usaha-usaha yang gak jelas dan gak nguntungin warga Tangsel kita akan konsen dihal itu,” pungkas nya
Ditempat terpisah, Ketua Umum Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi (KOMAKI), Buyung Rafli menegaskan, kepada seluruh Anggota DPRD agar pertimbangan evaluasi tambahan anggaran PT. Pembangunan Investasi Tangerang Selatan APBD tahun 2023 yang akan datang.
“DPRD Tangerang Selatan perlu kita ingatkan janganlah memberi persetujuan untuk Penambahan Modal PT PITS dan beberapa Bank sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023,” ujar Buyung Rafli, di temui jl Nusaloka Serpong Tangsel Selasa (28/09/22)
Ia menjelaskan, pihak DPRD dan Pemerintah harus memahami perasaan Warga Tangsel yang sedang kesulitan ekonomi atas kenaikan harga BBM dan Bahan Pokok dan lain nya
“Pengeluaran tak berkesudahan namun keuntungan belum pernah diterangkan kepada publik, atas Pembiayaan alokasi, Penyertaan Modal Daerah kepada PT.PITS (Pembangunan Investasi Tangerang Selatan) dan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada rencana APBD tahun 2023,” ungkap Buyung.
Walau masih tahap perencanaan tapi hal itu sudah digaungkan untuk lobi – lobi anggaran di DPRD, oleh pejabat Pemkot Tangsel, “Namun, Kritik Buyung, bisikan disampaikan lewat Pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran APBD 2023,” beber nya.
Buyung juga mempertanyakan, tujuan utama sebuah perusahaan BUMD yang mengangkat PLT Dirut utama dan gonjang ganjing isu belum adanya sikap yang jelas dari Pemkot Tangsel untuk mengisi jabatan komisaris di PT PITS.
“Keputusan pengangkatan jabatan di PT PITS masih tampak sarat dengan konflik kepentingan meski diperbolehkan namun hal itu akan membuat masyarakat kurang percaya kepada kebijakan Pihak Petinggi Pemerintah Tangsel,” beber nya.
Tujuannya apa sih pengangkatan PLT Direktur Utama dan mengapa sampai terjadi kekosongan jabatan komisaris yang begitu lama di PT PITS harus di jelaskan oleh pihak Pemkot Tangsel ?
“Syarat bagi – bagi jabatan pada tarikan nafas kelompok pengusung di Pilkada jadi 1 irama dapat kursi jabatan, ada apa ? Kata Buyung.
Buyung juga menyampaikan rasa kecewa nya kepada anggota Dewan yang terhormat kalau sampai rapat DPRD menyetujui atas pengunaan APBD 2023 untuk kepentingan yang tidak ada mampaat nya kepada warga Tangerang Selatan
“Seharusnya anggota DPRD yang terhormat lebih memikirkan nasip ekonomi warga Tangsel atas naik nya harga BBM dan bahan pokok lainnya yang memecah konsentrasi
Ekonomi warga Tangsel semangkin menurun,” imbuh nya
Ia menekankan, pihak Pemkot Tangsel harus berfokus pada memajukan ekonomi masyarakat yang memang lagi susah, akibat Pandemi dan kenaikan BBM
“Maka lebih baik APBD di fokuskan untuk meningkatkan UKM dan UMKM serta pendampingan pedagang – pedagang di pasar tradisional, usaha warung kecil dan harus konsentrasi, pembangunan SDM dan lapangan kerja, jika hal itu dilakukan maka pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat sehingga warga Tangsel sehat dan ekonomi warga semangkin hebat,” pungkas nya.(Red)
