Foto istimewa : Junaidi Rusli (Jurnalis)
BT.COM – Pandangan Junaidi Rusli sosok Aktivis sosial dan merupakan Jurnalis Senior tentang Indonesia belakangan ini cenderung kritis, khususnya beberapa persoalan terkait Makan Bergizi Gratis (MBG)
“Sejak awal dikampanyekan oleh Presiden Prabowo, program MBG disambut dengan penuh harapan. Ide dasarnya sangat kuat: memastikan anak-anak Indonesia, khususnya pelajar, mendapatkan asupan makanan bergizi setiap hari, “hal pertama disampaikan Junaidi Rusli pada Senin 22 September 2025.
“Dengan gizi yang baik, kualitas pendidikan meningkat, kesehatan terjaga, dan masa depan bangsa lebih cerah,” sambungnya.
Menurut Jurnalis tercatat berdomisili warga Tangerang Selatan itu, Dari sisi perencanaan, MBG adalah program visioner.
“Ketika memasuki tahap pelaksanaan, realitas berbicara lain. Program yang di atas kertas tampak rapi dan menjanjikan, ternyata “amburadul” di lapangan,”ungkap Junaidi
Dampak Pelaksanaan Bermasalah.
Sejumlah persoalan mengemuka: mulai dari distribusi tidak merata, kualitas makanan dipertanyakan, hingga mekanisme anggaran yang rawan kebocoran.
“Di beberapa daerah, menu yang disajikan tidak sesuai standar gizi. Ada pula laporan keterlambatan distribusi karena minimnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah, “ulasnya.
Padahal kata Junaidi, bahwa Program MBG ini, Mengandalkan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar berjalan lancar. Tanpa koordinasi yang solid, niat mulia itu berubah menjadi sekadar seremonial.
Persoalan lain, yang tak kalah penting adalah transparansi anggaran. MBG menyedot dana yang sangat besar dari APBN.
“Jika pengelolaannya tidak diawasi secara ketat, potensi penyalahgunaan sangat tinggi. Alih-alih memberi gizi untuk generasi muda, program justru menjadi lahan empuk bagi praktik rente dan korupsi,”ujar Junaidi
Kendati, Masyarakat mendukung program MBG, tetapi dukungan itu bisa berubah menjadi kekecewaan jika pemerintah gagal membuktikan konsistensi antara rencana dan pelaksanaan.
“Anak-anak bukanlah objek eksperimen politik, melainkan masa depan bangsa yang harus dijaga, “tegasnya.
Junaidi berharap Pemerintah perlu segera melakukan koreksi serius pada 3 (tiga) hal :
Pertama, memperkuat tata kelola distribusi dengan melibatkan sekolah, komunitas lokal agar pengawasan lebih dekat dengan penerima manfaat.
Kedua, memastikan menu makanan sesuai standar gizi dan melibatkan ahli gizi, bukan hanya penyedia katering.
Ketiga, membuka akses informasi anggaran secara transparan agar publik percaya bahwa uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat.
Beliau menambahkan, Perencanaan MBG memang bagus dan patut diapresiasi. Tetapi tanpa pelaksanaan yang tertib, bersih, dan konsisten, program ini akan menjadi contoh klasik kegagalan eksekusi.
“Indonesia tidak kekurangan ide besar, yang kita butuhkan adalah kemauan politik untuk melaksanakan ide itu dengan benar, berintegritas, “pungkasnya. (Red)
