Akademisi dan Aktivis Mendesak Pergantian Kadinsos Tangerang.

Rahman Faisal, S.S., M.M.

Tangerang | Buletintangerang.Com
Dosen D3 Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang (FEB UNPAM) Rahman Faisal, S.S.,M.M. menyesalkan sikap DPRD Kota Tangerang yang seolah tak berdaya menghadapi eksekutif atau pihak Pemerintah Kota Tangerang dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran khusus nya di Dinas Sosial Pemkot Tangerang.

Harusnya setiap aduan dan/atau laporan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Namun saya percaya Anggota DPRD Kota Tangerang sebenarnya sudah bergerak tapi harus dapat segera dilakukan peninjauan dengan seksama.

“Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Provinsi Banten tahun 2020, terhadap kinerja Dinas Sosial tampaknya luput dari Tugas Pokok, Posisi (Tupoksi ) sejumlah 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang

Bahkan pengawasan terkesan seolah antara ada dan tiada, para anggota Dewan DPRD Kota Tangerang yang dipilih oleh Rakyat, dimana uang tersebut merupakan uang rakyat yang harusnya dikelola dengan baik bukan diselewengkan dan seterusnya merugikan rakyat, jika hal itu benar adanya maka masyarakat Kota Tangerang jangan sampai marah,” Kata Rahman Faisal kepada awak media ini Sabtu(19/2)

Rahman menilai, beberapa indikasi tak berdayanya DPRD di hadapan eksekutif. Pertama, patut diduga tentang perilaku dan kinerja Dinas Sosial yang selalu lempar batu sembunyi tangan atau dalam bentuk kinerja buruk tapi terkesan melepaskan tanggung jawab dan enggan di kritisi oleh masyarakat. Jika ini benar dan tidak dievaluasi segera, maka akan banyak dana APBD yang  kemungkinan akan  “bocor”

“Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejateraan Sosial Bagi Lansia Miskin dan Terlantar senilai Rp.558.328.700, dan telah terealisasi senilai, Rp.409.920.157,(73.42%) yang dilaksanakan oleh CV.PP nilai kontrak Rp. 404.107.460 dengan cara penunjukan langsung. Menjadi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Provinsi Banten, tahun 2020, harusnya dikritisi dan jika memang terbukti segera laporkan ke pihak yang berwajib agar ada efek jeranya bukan seperti terkesan didiamkan oleh DPRD, benar apa tidak tentunya para Anggota Dewan dapat menjawabnya bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan nyata,” kritik itu ditujukan Dosen UMPAM kepada anggota DPRD Kota Tangerang.

Masih dalam ingatan warga Tangerang peristiwa sidak ibu Tri Rismaharini, Menteri Sosial Republik Indonesia, menerima aduan adanya pungutan liar penyaluran bansos. Seorang penerima bansos di Karang Tengah, Kota Tangerang mengaku diminta pungli sebesar Rp 50.000 untuk mendapatkan bansos.

“Ironisnya dalam publikasi media Kadinsos Pemkot Tangerang hanya mengatakan bahwa Dinsos telah mengimbau warga untuk tidak memberikan uang kepada oknum yang melakukan pungli,” tutur nya

Kemudian Kisah Keadaan tiga bersaudara Nana (54) tahun karena miskin belum menikah begitu juga dua saudara kandung nya yaitu Nasih (52) Seorang wanita perawan tua dan Nasin (45) belum menikah karena mengalami disabilitas tinggal di Kawasan Gang Sadiih RT 03/03 Kedaung Baru Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan bantuan tetangga.

“Waktu itu Ketua DPRD langsung berkunjung dan memberikan bantuan kewarga Kedaung baru itu, namun sikap Kadinsos terkesan masih menyalahkan warga itu dengan dalih bahwa Nasin (45) dan kedua saudara nya sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat, harusnya jika system pendistribusiannya baik tentu akan tepat sasaran dan istilahnya “Cashless” pemberian bansos dilakukan via perbankan jadi tidak ada lagi lubang yang bocor dan dana langsung diterima dengan jumlah yang tepat. Memang tantanganya adalah membuat sinergi dengan system perbankan yang tepat, “ungkap Rahman.

Beliau mengingatkan, Jangan hanya melakukan Kanter Opini Publik, bekerjalah dengan baik jika tidak ingin dikritisi oleh masyarakat dan jangan membela diri terus harus ada bukti azas perubahan kinerja lebih baik lagi dari sebelum nya karena Kadinsos dan jajaran nya di gaji dari uang pajak masyarakat maka layani masyarakat dengan baik.

“Saya rasa masih banyak PNS di Kota Tangerang yang bekerja baik bahkan sangat baik kinerjanya namun kurang mendapat perhatian dari Walikota dan Wakil atau Sekda yang dapat menjadi Kadinsos, jika ada pergantian jabatan tidak menutup kemungkinan ada penyegaran dengan harapan Dinas Sosial akan mendapat tempat kepercayaan dihati warga kota Tangerang, jangan sampai pergantian Kadis tertentu sarat akan “titipan,”pungkasnya.

Ditempat terpisah Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat ) Komite Perjuangan Putra Bangsa (KPPB) Duano Azier mengomentari Kabid Dinsos dalam pernyataan nya tentang temuan LHP BPK Banten sudah dianggap selesai

“Kalau mau transparansi sebaik nya pihak Dinsos jangan hanya Kanter Opini publik tapi buktikan kepada publik mana dokumen laporan LHP BPK menyatakan bahwa tidak ada kerugian uang negara dan tidak ada masalah pada pengadaan barang dan jasa sehingga pihak pelaksana atau perusahaan tidak dimasukkan dalam (Blaclits) daftar hitam,”ujar Duano ditemui di Ciputat Tangerang Selatan Sabtu (19/2)

Selain itu lanjut Duano, Kabid Dinsos harus jelaskan APH (aparat hukum) mana yang pernah memeriksa Dinas Sosial dan seperti apa pemeriksaan nya dan dalam perkara apa hingga diperiksa.

“Kalau saja pihak Dinsos pernah diperiksa harusnya pihak APH melakukan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) misalnya yang memeriksa oleh Kejaksaan,”jelas Duano

Sedangkan, kewenangan penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi, apabila dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut, tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum

“Jika pihak Kejaksaan Negri Kota Tangerang pernah memeriksa Jajaran Dinas Sosial dalam hal itu, kita desak Kepala kejaksaan untuk mengumumkan Surat (SP3),” tandas nya.

Sebelum nya Kepala Bidang di Dinsos (Dinas Sosial) Kota Tangerang dr Feriyansyah memaparkan, Benar pihak nya yaitu Dinas Sosial pernah di periksa LHP BPK Banten terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejateraan Sosial Bagi Lansia Miskin dan Terlantar tahun 2020

“Setelah uji lapangan dan klarifikasi serta dilakukan pendampingan oleh inspektorat kota tangerang, berdasarkan laporan kedua LHP BPK Banten “tidak ditemukan kerugian uang negara,” dan kami juga sudah menjalankan penyelidikan selama kurang lebih Empat (4) oleh APH (Aparat Penegak Hukum) karena ada tudingan dan laporan masyarakat terkait hal yang sama, kata Kabid yang akrap disapa Feri itu kepada awak media Buletintangerang.Com,
Jumat (18/2)

Ia menjelaskan, terkait pelaksana oleh pihak pelaksana / perusahaan juga tidak di cantumkan dalam daftar hitam karena tidak ada kesalahan dan/atau wanprestasi dalam proses pengadaan barang jasa pada kegiatan ini.

“Persoalan ini sudah selesai dan kami menjalankan penyelidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan tidak ada atau ditemukan kerugian uang pemerintah kemudian perusahaan juga tidak masuk daftar hitam karena tidak terjadi wanprestasi, kami taat hukum, melaksanakan sesuai prosedur dan tatakelola administrasi yang tercantum dalam perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah

feri berharap klarifikasi ini dapat memberikan kejelasan dan tidak ada tudingan lagi yang diarahkan ke Dinas Sosial,” tandas nya. (man/Edi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini