Tersangka Korupsi UNBK Disdik, Masuk Rutan Kelas II Pandeglang

Foto : tersangka Pengadaan Komputer UNBK di Dinas Pendidikan Provinsi Banten dilakukan penahanan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten, Selasa (1/3)

Banten | Buletintangerang.Com
Bidang Pidana Khusus Kejati Banten telah Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi EKS dam saksi US sekitar jam 13.00 WIB di Ruang Pemeriksaan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten, hal pertama yang disampaikan oleh Ivan H Siahaan Kasi Penkum Kejati Banten Selasa (1/3/2022) kepada wartawan.

Menurut Ivan, hasil pemeriksaan saksi EKS telah diduga keras berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi karena tidak melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Pengguna Anggaran.

“Sedangkan saksi US Sebagai Vendor /Suplier  yang mengatur dan mengarahkan Pengadaan Komputer UNBK tersebut. Maka pada hari ini sekira pukul 16.00 terhadap saksi EKS dam saksi US ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten,” ungkap nya.

Lebih jauh Ivan menjelaskan, tersangka EKS dan US disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55, ayat (1) ke-1 KUHP.

“Berdasarkan perbuatan tersangka Sehingga pada hari ini Selasa tanggal 1 Maret 2022 terhadap tersangka EKS dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Serang. Sedangkan US ditahan di Rutan Kelas II Pandeglang,” tutur ivan

Ia menegaskan, Masing-masing selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak hari ini tanggal 1 Maret 2022 s/d tanggal 20 Maret. 2022

“Adapun alasan penahanan terhadap tersangka adalah :Alasan Subyektif (berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHAP) yaitu : Dalam hal kekhwatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Kemudian alasan obyektif ( berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP ) yaitu : Tindak Pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih,”tutup Kasi Penkum Kejati Banten asal sumatra itu.(man)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini