Foto : infografik perbandingan penghasilan bulanan: Anggota DPRD Tangsel Rp76,7 juta versus Guru Honorer Rp0,5 juta. Perbedaan mencoloknya terlihat sangat jelas.
BT COM— Anggaran gaji anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada tahun 2025 menyita perhatian publik. Sedikitnya 50 para anggota DPRD mendapat alokasi total Gaji sebesar Rp46,05 miliar per tahun. dihitung, setiap anggota menerima sekitar Rp921 juta per tahun atau Rp76,7 juta per bulan.
Berbanding terbalik dengan Gaji tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum di Tangerang Selatan tergantung status kepegawaian (PNS, PPPK, atau non-PNS), pendidikan (D3, S1, Ners), pengalaman kerja, dan sistem remunerasi berlaku.
“Sepekan terakhir teman PPPK RSU ini mengaku, ada pengurangan Gaji sebanyak 50 % atau Gaji Rp 2 jt lebih sebelumnya Gaji mereka dapat Rp 4 jt lebih,”ungkap pekerja kesehatan di RSU Tangsel (namanya dirahasiakan) pada Kamis 25 September 2025.
“Menurut saya, masalah Gaji ini bukan menjadi tanggungjawab pihak RSU ini, Tapi pihak DINKES, Walau masih ada PPPK tetap dapat Gaji sebesar Rp 4 jt lebih di tahun 2025 ini, Kalau bisa ya pihak DPRD jangan mau enak terus Gaji kok Gede banget, “Singkatnya.
Foto : pie chart proporsi penghasilan bulanan: Anggota DPRD Tangsel 99,4% versus Guru Honorer hanya 0,6%. Perbedaan terlihat sangat timpang.
Ironisnya, Banyak guru honorer di Tangsel hanya menerima honor sekitar Rp500 ribu per bulan. bahkan tidak mencapai 1% dari gaji bulanan anggota dewan.
Selain gaji bulanan, DPRD Tangsel juga masih mendapatkan fasilitas tambahan.
Misalkan paket pakaian dinas menelan anggaran Rp393,5 jt serta medical check up yang mencapai Rp224,4 juta.
Bisa dipastikan. Beban anggaran untuk para dewan yang terhormat itu jauh lebih besar dari yang tertera sebagai gaji pokok.
Ketimpangan, memicu kritik keras dari Adib Miftahul selaku aktivis Pemerhati Kebijakan Publik Nasional (KPN)
“Bagaimana mungkin wakil rakyat bisa menikmati Rp76 juta sebulan, sementara guru yang mencerdaskan anak-anak Tangsel, dibayar Rp500 ribu? Ini bentuk ketidak adilan anggaran, “tegas Adib.
Publik mendesak Pemerintah Kota Tangsel dan DPRD untuk segara meninjau ulang prioritas APBD.
Menurut mereka, sudah seharusnya dana publik lebih banyak diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru, tenaga Kesehatan dibanding sekadar menggemukkan kantong pejabat DPRD. (Rhm)
