Bupati Tangerang Disebut, “Tidak Becus” Pada HUT Ke 393.

Beberapa Aktivis berhasil masuk ruang sidang HUT ke 393 Kabupaten Tangerang melakukan Kritik Pedas. Senin (13/10/25).

BULETIN TANGERANG.COM – Sikap euforia di HUT ke 393 Kabupaten Tangerang yang dinilai berlebihan di perlihatkan Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah, Bupati dan Wakil Bupati tampak di ruang Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mendadak tegang dikejutkan aksi Aktivis yang berhasil masuk, ke dalam ruang sidang. Pada Senin (13/10/2025).

Aksi kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang dinilai jauh dari harapan oleh Aktivis pada peringatan HUT ke-393 Kabupaten Tangerang sebagai kritik, terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Pemda)

Aktivis mempertanyakan janji dan visi “Tangerang Gemilang” Janji politik dan Visi belum terealisasi secara nyata bagi kesejahteraan dan infrastruktur yang merata.

Selain itu Aktivis juga mendesak Pemerintah Daerah menghentikan proyek PIK 2 di Laut Pantai Utara, Kabupaten Tangerang. Dinilai, minim manfaat bagi masyarakat lokal, merusak lingkungan pesisir, dan memicu masalah sosial.

Aktivis mendesak Pemerintah Tangerang membuktikan kinerja mengatasi pencemaran udara di lingkungan Kecamatan Balaraja.

Khususnya di Kawasan Oleg Balaraja.diakibatkan, perusahaan nakal, diduga membuang limbah berbahaya tanpa pengawasan  yang berdampak mengancam kesehatan masyarakat.

​Aktivis menyoroti Infrastruktur atau ​Jalan Rusak parah dan Truk tanah Liar yang terus beraktivitas melebihi batas muatan membuat rusaknya jalan-jalan vital seperti di Pakuhaji, Kosambi, Teluknaga, Cisoka, Cisauk dan Balaraja.

Minim tindakan tegas berakibat banyak truk tanah yang secara terang-terangan melanggar jam operasional yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), sehingga memicu kecelakaan fatal dan jatuh korban jiwa.

​Dalam momentum HUT ke-393 Kabupaten Tangerang aktivis berharap Pemda “berbenah total”. tuntutan tidak berhenti, perbaikan kebijakan dan infrastruktur, tetapi  penegakan hukum:

Bahkan aktivis berteriak, Segera tangkap koruptor-koruptor di Lingkup Pemerintah  Kabupaten Tangerang yang bermain dengan uang rakyat.

Soma Atmaja (Sekda) di ruang sidang DPRD Kabupaten Tangerang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja akui, Sidang Paripurna HUT ke 393 Tangerang milik masyarakat, “ujar Soma di sela-sela sidang DPRD. (Senin 13/10/25)

Masih diruang sidang Tersebut, Jurnalis Buletintangerang.com menanyakan langsung kepada Soma Atmaja, Mengapa dirinya terbitkan izin Lokasi PKKPR di atas Air laut Pantura Tangerang. “Nanti bisa di bahas dilain waktu, “ucapnya singkat.

Ditempat terpisah Aktivis Aliansi Tangerang Junaidi Rusli ucapkan Apresiasi kepada pelaku Aksi yang berani menyuarakan keluhan masyarakat di HUT ke 393. menjadi masukan Positif bagi Pemda

“Apresiasi untuk adik-adik pelaku Aksi, Dua Jempol saya angkat, mereka pahlawan masyarakat punya keberanian untuk mewakili keluhan-keluhan warga, “ujar edi pada Selasa 14 Oktober 2025.

Edi menyinggung berbagai isu dugaan Korupsi paling menohok, Polemik lahan RSUD Tigaraksa dan Perkara pagar laut terdapat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) 841 Izin lokasi Pagar Laut.

“Tudingan “Egak Becus” layak di sematkan kepada Bupati dan Ketua beserta anggota DPRD yang dinilai pembiaran,”imbuhnya.

” Pasalnya, oknum ASN diduga yang terlibat kasus lahan RSUD Tigaraksa dan yang menerbitkan PKKPR tersebut, di promosikan naik jabatan, “Dari, Kabid, Naik jabatan Sekdis lalu ASN diduga menandatangani izin PKKPR juga naik jabatan Sekda, “Tidak Becus, “sambungnya.

Ia berharap kepada pihak Kejati (Kejaksaan Tinggi) Banten segera usut tuntas temuan BPK Banten terkait Anggaran Belanja lahan RSUD Tigaraksa dan perkara PKKPR pagar laut Tangerang.

“APH harus tentukan tindakan hukum kepada oknum- oknum ASN yang menerbitkan 841 izin lokasi PKKPR, Pasalnya lokasi jelas di Perairan Laut desa Kohod Kecamatan Pakuaji Kabupaten Tangerang, “pungkasnya. (Rhm)